Home
Pages
Pelayanan Tenaga Kerja

Pelayanan Tenaga Kerja


  1. Bidang Pelayanan Tenaga Kerja oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan bidang Pelayanan Tenaga Kerja.
  2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BidangPelayanan Tenaga Kerjamempunyai fungsi:
    1. perencanaan operasional kegiatan bidangPelayanan Tenaga Kerja;
    2. pengoordinasian kegiatan bidangPelayanan Tenaga Kerja;
    3. pengelolaankegiatan bidangPelayanan Tenaga Kerja;
    4. pengendalian, evaluasidanpelaporankegiatan bidangPelayanan Tenaga Kerja; dan
    5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Dalam  menyelenggarakan  fungsinya  sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (2), Kepala  BidangPelayanan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. merencanakan operasional urusan Pelayanan Tenaga Kerja sebagai pedoman  pelaksanaan tugas;
    2. mengoordinasikan  penyusunan Rencana Startegis dan Rencana Kerja urusan bidang Pelayanan Tenaga Kerja;
    3. menghimpun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja urusan bidang Pelayanan Tenaga Kerja;
    4. menghimpun bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan bidang Pelayanan Tenaga Kerja sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD kabupaten;
    5. menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir masa jabatan urusan bidang Pelayanan Tenaga Kerja sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir masa jabatan Bupati;
    6. menghimpun bahan-bahan LKPJ Akhir Tahun dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati urusan Pelayanan Tenaga Kerja;
    7. merumuskan rencana operasional penyelenggaraan urusan bidang Pelatihan Pelayanan Tenaga Kerja;
    8. menyelenggarakan urusan bidangPelayanan Tenaga Kerja;
    9. menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan atau peraturan lainnya urusan bidangPelayanan Tenaga Kerja;
    10. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pelayanan Tenaga Kerja;
    11. menyusun bahan pelaksanaan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pelayanan Tenaga Kerja;
    12. melaksanakan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pelayanan Tenaga Kerja;
    13. menyusun bahan perumusan pembentukan kelembagaan SKPD bidang Pelayanan Tenaga Kerja di kabupaten;
    14. menyusun bahan perumusan perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan;